November 12, 2014
Ini Tuntutan Mahasiswa di Hari Kesehatan Nasional
Tak bisa dipungkiri, berbagai masalah kesehatan masih
saja terjadi di Indonesia. Setidaknya terdapat 10 masalah kesehatan yang
saat ini
menjadi tantangan bangsa ke depan. Seperti misalnya rendahnya status kesehatan, peningkatan penyakit tidak menular dan tingginya penyakit menular, keterbatasan akses dan distribusi tenaga kesehatan, hingga sistem Jaminan Kesehatan yang tidak paripurna.
Demikian disampaikan Direktur Bakornas LKMI PB HMI Dr. Ardiansyah Bahar. Menurutnya, kebijakan terbaru tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada dasarnya tidak banyak mengubah apa yang telah berjalan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini lebih kepada pemenuhan janji politik presiden dalam menyediakan sebuah 'kartu sakti' yang memberikan akses gratis kepada pelayanan kesehatan.
"Sebuah niatan baik yang tentu belum cukup dalam menyelesaikan permasalahan akses pelayanan kesehatan di tengah disparitas yang masih tinggi di negara ini. Jaminan kesehatan yang tidak bersifat pemeliharaan kesehatan juga hanya akan menjadi pintu yang terbuka
lebar bagi pengeluaran biaya kesehatan. Jaminan kesehatan yang paripurna tidak hanya menyediakan akses pelayanan kesehatan gratis,
tapi juga jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan penyediaan lingkungan bersih, tenaga kesehatan, keterjangkauan layanan kesehatan, pemerataan pendapatan," kata Ardiansyah dalam surat elektronik yang diterima Liputan6.com, Selasa (11/11/2014).
Memandang masalah kesehatan tersebut, Ardiansyah menuntut 10 hal untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu:
1. Adanya UU yang mengatur tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
2. Peningkatan anggaran kesehatan di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Setiap daerah memiliki Perda yang mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah di wilayah masing-masing yang merupakan turunan dari Sistem Kesehatan Nasional.
4. Pembangunan yang direncanakan di setiap tingkatan haruslah terintegrasi antar sektor dan berwawasan kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
5. Perbaikan infrastruktur dan penyehatan lingkungan yang menjamin terpeliharanya kesehatan masyarakat
6. Adanya sistem informasi pelayanan kesehatan yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat
7. Reformasi Birokrasi Kesehatan yang berbasis kompetensi dan kinerja, lepas dari kepentingan balas jasa politik.
8. Dilakukan distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan
dari tenaga kesehatan yang dikirim.
9. Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di tempat-tempat yang membutuhkan. Perlu juga penguatan pengawasan makanan dan obat-obatan yang membahayakan atau berdampak kurang baik bagi kesehatan.
10. Reorientasi fungsi puskesmas dalam penguatannya sebagai pemberi layanan UKM, bukan sekedar pemberi layanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan).
menjadi tantangan bangsa ke depan. Seperti misalnya rendahnya status kesehatan, peningkatan penyakit tidak menular dan tingginya penyakit menular, keterbatasan akses dan distribusi tenaga kesehatan, hingga sistem Jaminan Kesehatan yang tidak paripurna.
Demikian disampaikan Direktur Bakornas LKMI PB HMI Dr. Ardiansyah Bahar. Menurutnya, kebijakan terbaru tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada dasarnya tidak banyak mengubah apa yang telah berjalan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini lebih kepada pemenuhan janji politik presiden dalam menyediakan sebuah 'kartu sakti' yang memberikan akses gratis kepada pelayanan kesehatan.
"Sebuah niatan baik yang tentu belum cukup dalam menyelesaikan permasalahan akses pelayanan kesehatan di tengah disparitas yang masih tinggi di negara ini. Jaminan kesehatan yang tidak bersifat pemeliharaan kesehatan juga hanya akan menjadi pintu yang terbuka
lebar bagi pengeluaran biaya kesehatan. Jaminan kesehatan yang paripurna tidak hanya menyediakan akses pelayanan kesehatan gratis,
tapi juga jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan penyediaan lingkungan bersih, tenaga kesehatan, keterjangkauan layanan kesehatan, pemerataan pendapatan," kata Ardiansyah dalam surat elektronik yang diterima Liputan6.com, Selasa (11/11/2014).
Memandang masalah kesehatan tersebut, Ardiansyah menuntut 10 hal untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu:
1. Adanya UU yang mengatur tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mengutamakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
2. Peningkatan anggaran kesehatan di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Setiap daerah memiliki Perda yang mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah di wilayah masing-masing yang merupakan turunan dari Sistem Kesehatan Nasional.
4. Pembangunan yang direncanakan di setiap tingkatan haruslah terintegrasi antar sektor dan berwawasan kesehatan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
5. Perbaikan infrastruktur dan penyehatan lingkungan yang menjamin terpeliharanya kesehatan masyarakat
6. Adanya sistem informasi pelayanan kesehatan yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat
7. Reformasi Birokrasi Kesehatan yang berbasis kompetensi dan kinerja, lepas dari kepentingan balas jasa politik.
8. Dilakukan distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan
dari tenaga kesehatan yang dikirim.
9. Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan di tempat-tempat yang membutuhkan. Perlu juga penguatan pengawasan makanan dan obat-obatan yang membahayakan atau berdampak kurang baik bagi kesehatan.
10. Reorientasi fungsi puskesmas dalam penguatannya sebagai pemberi layanan UKM, bukan sekedar pemberi layanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan).
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment